SHS, “Rekaman” dan WTP

18 05 2010

Oleh: Mahyudin Damis

Mencuatnya rekaman pembicaraan yang diduga antara Gubernur Sulut, Drs. Sinyo Harry Sarundajang dan personel KPU Sulut, KPU Kabupaten/Kota, dan bahkan I Made Putu Artha selaku anggota KPU Pusat—paling tidak telah membawa dampak plus minus bagi SHS selaku incumbent.

Di satu sisi, adalah wajar jika publik Sulut mengait-ngaitkannya dengan dua agenda pilkada Sulut, yaitu alotnya pembahasan pengesahan anggaran dana Pilkada yang awalnya hanya 30 milyar hingga menjadi 116.9 Milayar dan telah ditetapkan DPRD Sulut minus PDIP, serta kisruh berkepanjangan soal hari H Pilkada di Sulut antara KPU Manado dan KPU Sulut. Dua agenda itu memang tampak seksi dalam Pilkada Sulut saat ini. Oleh karena seksinya, media cetak dan elektonik pun memberitakannya secara masif. Tidak mengherankan, agenda yang dipersoalkan ini begitu hangat dalam ingatan publik, disamping mengait-ngaitkannya soal siapa dan partai apa yang akan keluar sebagai pemenang.

Meskipun pada akhirnya pihak berwajib menyatakan bahwa isi rekaman tersebut tidak cukup bukti adanya upaya penyuapan dan arahan SHS untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada nanti, namun secara politik pamor SHS jatuh hingga ke titik nadir di mata publik Sulut. Mengapa.? Dunia politik tentu tak lepas dari soal citra, image, dan kredibilitas figur yang akan menjadi pemimpin.

Kemudian, slogan “Membangun Tanpa Korupsi” kini menjadi tanda tanya besar bagi publik. Pencitraan tentang dirinya yang “bersih” dari korupsi, kini publik jadi ragu dengan slogan itu. Unsur Kolusi dan Nepotisme yang selama ini memang jarang terdengar dari SHS kini mencuat dalam bentuk rekaman, konon sebagian pengamat berisi persekongkolan dan konspirasi politik.

Pengerdilan salah satu calon Gubernur, RML (Ramoy Mati Langkah)  dari PDIP di hadapan para penyelenggara pemilu juga salah satu point yang membuat pamor SHS turun di mata publik. Sebab, ini juga merupakan tolok ukur bagi seorang pemimpin yang demokratis dan berkarakter.

Pada sisi yang lain, masifnya pemberitaan tentang SHS diberbagai media secara tidak langsung berdampak pada popularitasnya naik drastis. Apalagi klarifikasi dari Tim suksesnya menyebutkan bahwa munculnya rekaman tersebut hanyalah perbuatan orang-orang yang hendak melakukan pembunuhan karakter, atau kampanye hitam terhadap diri SHS, sehingga hal itu hanyalah upaya politik tidak sehat menjelang Pilkada.

Pada saat popularitas SHS naik tajamnya akibat pemberitaan soal rekaman kontroversial, kemudian menyusul pemberitaan dimana BPK RI Kantor Perwakilan Sulawesi Utara memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP-Unqualified Opinion) terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah Pemprov Sulut tahun anggaran 2009, hal ini sedikt banyak membantu citra positif SHS naik dalam soal penggunaan keuangan daerah.

Keraguan publik akan kebenaran SHS “Membangun Tanpa Korupsi” kini mulai hilang karena hadirnya WTP dari BPK Sulut. Mengubah orang yang tadinya ragu kemudian menjadi percaya memang tidaklah mudah. Karenanya, klarifikasi SHS terhadap rekaman kontroversial itu wajib dila lakukan dan memang sedang ditunggu-tunggu masyarakat Sulut. Hasil penyeledikian dan penyidikan pihak berwajib secara benar dan objektif sangat menentukan langkah politik SHS selanjutnya.





Konsumsi Kebudayaan dan Pemilu

18 05 2010

Oleh Mahyudin Damis

Akhir-akhir ini perilaku partai politik dan umumnya calon anggota  legislatif, kepala daerah, dan bahkan presiden menunjukkan bahwa “mengkonsumsi kebudayaan” telah menjadi suatu kegiatan yang wajib  dilakukan untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu. Dengan demikian, mereka terkesan bergaya hidup boros di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum juga kuat.

Fenomena yang terjadi pada partai politik dan politisi tersebut sering  disebut meminjam istilah Mike Featherstone (2003),“budaya konsumen”.  Istilah ini didefinisikannya sebagai hubungan penggunaan benda-benda dan  cara-cara melukiskan sesuatu guna membedakan orang atau kelompok  lainnya. Praktik dan sikap yang menggambarkan gaya hidup masuk akal  dalam konteks tertentu. Gaya hidup ditentukan oleh cara seseorang memilih  dan menggunakan “benda” atau proses konsumsi (Tomlinson, 1990). Dengan kata lain, konsumsi merupakan suatu proses penting untuk dikaji karena ia merupakan bentuk dalam siklus dimana barang-barang melekat pada acuan personal yang dapat dimiliki oleh setiap orang dan dapat diidentifikasikan dengan setiap orang, dan yang dapat menjadi ciri-ciri kepribadian, tanda identitas, dan menandakan hubungan antarpribadi dan kewajiban-kewajiban yang khusus (Gell dalam Abdullah, 1998).

Gaya hidup para politisi saat ini tidak lepas dari temuan J.J Honigmann dalam buku pelajaran antropologinya, The World of Man (1959), yang membedakan adanya tiga “gejala kebudayaan” atau tiga wujud kebudayaan, yaitu (1). Ideas, (2). Activities, (3). Artifacts. Untuk menerapkan teori wujud kebudayaan dalam kajian ini harus dibalik dari urut 3 ke 1, karena menyesuaikan kondisi pemilu di Indonesia dimana “gizi” atau barang telah menjadi prioritas utama rakyat ketimbang visi dan misi para politisi. Karenanya, wujud kebudayaan ketiga yang harus dijelaskan lebih dahulu daripada yang pertama. Faktanya, partai politik, kandidat, dan bahkan pemilik suara (rakyat) mengutamakan ketersediaan baliho, dan  perangkat sosialisasi lainya, sembako serta uang (artifacts).

Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, atau kelakuan berpola dalam masyarakat adalah wujud kedua (activities). Konkretnya, pengurus partai, calon dan tim sukses tampak begitu pintar dan jeli “mengambil hati” rakyat, pers, tokoh masyarakat, elit partai, ormas, penguasa, LSM, akademisi, lembaga pencitraan dan survei, dan bahkan pihak penyelenggara pemilu sekalipun. Broker politik pun tak ketinggalan intens berkomunikasi dengan elit partai atau tim pemenangan dan sang calon guna mendapatkan sejumlah uang dan barang kemudian didistribusikan ke masyarakat. Pola interaksi yang cukup dan terkesan baik antara si calon dan unsur-unsur masyarakat tadi sangat berandil dalam pemenangan pemilu.

Ketiga, wujud kebudayaan Kompleks nilai-nilai, norma-norma dan hukum yang ada pada wujud pertama (ideas), yang seharusnya berfungsi mengendalikan tata kelakuan manusia telah melemah. Unsur-unsur yang tertinggal dalam wujud pertama dan banyak dipakai politisi adalah kompleks ide-ide dan gagasan (ideas). Hal ini tak kalah penting mereka gunakan  dalam pemilu. Ide-ide atau gagasan cerdas dari elit partai atau kandidat  dirangkum dalam bentuk visi dan misi, kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga terpublikasikan di berbagai media. Pencitraan yang dilakukan secara profesional bisa membuat masyarakat terpikat dan melihatnya yang paling well to do. Tipe menjual ide-ide sosial semacam ini menjadi wajib digunakan para politisi sebagai penanda agar mudah dikenal kemudian dipilih publik.

Harga atribut kampanye dalam jumlah besar, kemudian melunasi jasa konsultan politik serta lembaga pencitraan/survey, tentu tidak sedikit dana  yang harus dikeluarkan para politisi atau parpol. Para kandidat yang mampu melakukan ini biasanya hanyalah para incumbent dan politisi pengusaha.  Mereka dapat menggunakan kewenangan dan berbagai fasilitas, kemudian tersedianya dana yang banyak bagi politisi pengusaha. Kesemuanya ini merupakan bukti bahwa konsumsi kebudayaan material telah menjadi fokus utama dalam kehidupan sosial saat ini (Chaney, 2003).

Money Politics Berkelanjutan

Sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Era Reformasi, kita sepertinya masih terus diperhadapkan dengan praktik “money politics”. Tadinya banyak kalangan berharap bahwa dibawah pemerintahan reformasi fase sejarah “money politics” yang panjang segera berakhir. Kenyatataannya justru menyeruak seiring dengan sistem keterbukaan yang sedang dibangun.

Yang harus diwaspadai adalah adanya pemikiran para politisi bahwa  permainan “money politics” sudah termasuk kebudayaan yang harus dipakai,  dipraktikan untuk memenangkan pemilu. Mengapa? Karena mereka bisa saja berpandangan bahwa “money politics” telah diterima masyarakat Indonesia pada umumnya. Populasi kelas menengah bawah jumlahnya jauh lebih besar ketimbang jumlah kelas menengah atas. Kelas yang terakhir pun tak seluruhnya menolak praktik “money politics”. Artinya, besarnya jumlah rakyat Indonesia yang sudah “permisif” terhadap fenomena “haram” ini dianggapnya sebagai “pendukung kebudayaan”.

Fenomena ini sangat berbahaya jika dibiarkan berkepanjangannya ketimpangan antara kemajuan dalam bidang politik yang telah dicapai dan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, sikap permisif sebagian masyarakat Indonesia terhadap praktik money-politics bisa meluas hingga mentradisi. George Simmel (1997) berkesimpulan bahwa mengkonsumsi kebudayaan telah membentuk konstruksi masyarakat, dan menimbulkan budaya baru dalam masyarakat. Dengan kata lain, terjadi pergeseran dari masyarakat konsumen (consumer society) menjadi budaya konsumen (consumer culture).

Kasus plagiat di berbagai perguruan tinggi yang pelakunya para  gurubesar mungkin pula ada kaitannya dengan budaya konsumen masyarakat Indonesia yang telah terkonstruksikan. Jika profesor sebagai penjaga moral dapat melakukan tindakan itu, bagaimana dengan para dosen berpangkat lebih rendah, kemudian bagaimana pula dengan para politisi, pejabat atau pengusaha yang hendak meraih kekuasaan berdasarkan mandat  rakyat yang gemar bermain money-politics ? Jika kekuasaan politik jatuh ke tangan-tangan yang tidak memiliki “sense of crisis”, tidak jujur, dan bermentalitas menerabas atau suka cepat kaya, mustahil rasanya mereka dapat mengatur kehidupan warga negara, khususnya menyangkut konflik karena berbeda pendapat, pertikaian dan tawuran sehingga tatanan kehidupan yang damai, harmoni, dan sejahtera dapat dicapai.

Rabu, 05 Mei 2010





Nani Wartabone Merekatkan Persaudaraan

18 05 2010

Oleh: Mahyudin Damis

Pada hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada disini, sudah merdeka bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, Pemerintah Belanda sudah diambil alih Pemerintah Nasional”.

Tak banyak yang tau kalau Gorontalo adalah daerah yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaan di Tanah Air, begitulah bunyi teks proklamasinya. Berlatarbelakang selembar kain berwarna merah putih bertuliskan ‘Indonesia Berparlemen”, Nani Wartabone selaku ketua “Komite Duabelas” di hadapan massa rakyat Afdeling Gorontalo membacakan teks proklamasi ala rakyat Hulandalo. Pidato singkat, resmi dengan penuh semangat menjelang pukul 10.00 tanggal 23 Januari 1942, lima jam setelah operasi penyergapan dan penangkapan sejumlah pejabat penting pemerintah Hindia Belanda.

Kerjasama yang baik diantara anak-anak bangsa di Gorontalo telah melahirkan peristiwa merah-putih. Penyergapan dan penangkapan W.C. Roemer selaku Komandan Polisi (Veldpolitie), dan E. Couper, Komandan Polisi Kota (Hoofdagent Stadpolitie) dan kontrolir Dancona mengantarkan Lipu Limo Lo Pohalaa (Daerah Gorontalo) lepas dari cengkraman bangsa asing. Setelah membacakan teks proklamsi segera hari itu juga pukul 15.00 “Komite Duabelas” mengadakan rapat untuk membentuk pemerintahan  pengambilalihan kekuasaan yang dikenal Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang dikomandani Nani Wartabone, Wakil Komandan,  JA.Pendang Kalengkongan, dan Kepala pemeritahan Sipil, RM. Koesno Danupojo, serta A.B. Dauhan sebagai salah satu anggota PPPG.

Nama-nama seperti; M. Soegondo, R.M. Danuwito, dan R.M Koesno Danupojo selaku wakil ketua Komite Duabelas berasal dari Jawa, Pendang Kalengkongan, Komandan Polisi di Afdeeling Gorontalo. J. Poluan, J.J. F. Paat, J.A. Lasut, Th. Tumewu, A. Kondowangko, dan A. Tombeng adalah putra-putra terbaik Minahasa. Sedangkan H.K,P. Saerang, dan A. Manoreh dari Sangihe. Soei Oei Hong, Segaf Alhasni dan Hasan Badjeber, warga keturunan Tionghoa dan Arab. Semuanya anggota dari Parpol berjiwa nasionalis dan tergabung dalam “Komite Duabelas”. Adapun putra daerah Gorontalo yang tergabung dalam komite ini; M.H. Boeluati, A.R. Ointoe, Usman Monoarfa, Usman Hadju, Usman Tumu, dan  A.G. Usu, dan ketuanya Nani Wartabone sendiri. Penyerangan dan penyergapan terhadap pejabat Belanda terbilang sukses karena dibantu oleh laskar pemuda  “Pasukan Berani Mati” yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda asal Bugis dan warga setempat dibawah koordinasi Wartabone dan Danoepojo.

Yang patut dijadikan teladan dari peristiwa patriotik itu adalah keterlibatan warga yang berasal dari luar etnik Gorontalo. Tokoh sentral,  Nani Wartabone benar-benar menunjukkan bahwa ia seorang nasionalis tulen, dan bukan pribumi yang suka berpikir “nasionalisme sempit”. Di samping itu, Wartabone tidak pula melupakan jerih payah anak-anak bangsa yang berasal dari Jawa, Minahasa, Sangihe Warga keturunan Arab, dan Tionghoa.

Kurang lebih 55 tahun setelah Indonesia merdeka, warga Hulandalo baru memiliki Pemprov yang lahir dari rahim provinsi Sulawesi Utara. Sepuluh tahun setelah provinsi Gorontalo terbentuk, seingat penulis baru kali pertama warga dan kedua Pemprov akan berkumpul bersama di Manado guna memperingati hari bersejarah itu.

Hajatan bersejarah ini dilaksanakan ketika hiruk pikuk Pemilukada. Lepas dari hajatan bernuansa politik, namun peringatan ini sangat berguna dalam konteks merekatkan tali persaudaraan antara Sulut dan Gorontalo yang kini terasa semakin “jauh”. Kondisi ini akibat dari pemisahan administrasi pemerintahan dan kultur masyarakat ke dua provinsi yang terus berubah. Gorontalo sibuk membangun kultur “Serambi Madinah” dan memperkuat fasafah hidup Adat Bersendikan Syara dan Syara Bersendikan Kitabullah” di satu pihak, sementara di Sulut mengubah simbol kultural daerah, dari burung manguni ke burung merpati bernuansa agama, sembari memperbanyak simbol keagamaan di ruang publik. Tidakkah anak-anak bangsa ini hanya asyik bermain pada tataran simbolik, dan bukan fokus pada subtansi ajaran ke dua agama samawi tersebut? Jawabnya, dapat dilihat pada praktik “politik uang” dalam Pileg dan Pemilukada pada kedua daerah yang berujung ada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Yang jelas, hajatan ini akan menyejarah di mata anak cucu kita,  sebagaimana kita melihat anak-anak bangsa berjuang pada 23 Januari 1942 di Gorontalo. Jas Merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah) meminjam kata bijak Bung Karno. Karenanya, ritual merekatkan tali persaudaraan Gorontalo dan Sulut seharusnya tidak hanya dilakasanakan dalam rangka Pemilukada saja. Sebab sejarah yang kita ciptakan hari ini bisa menjadi alat pemersatu suku-suku bangsa di kawasan ini.

Akhirnya, sejarah pengibaran Sang merah-putih 23 Januari 1942 adalah simbol suatu pemerintahan yang merdeka dan berdaulat, serta pertama di bumi Nusantara. Kesan kuat yang ditinggalkan para pendahulu adalah, semangat kebersamaan, berjiwa nasionalis, dan tahu menghargai jasa para pahlawan. Masalahnya, bisakah kita melanjutkan apa yang telah ditorehkan dengan tinta emas, sang Pahlawan  Nasional, Haji Nani Wartabone?. Semoga!





Kepala Daerah dan Warga Keturunan Tionghoa

18 05 2010

Oleh: Mahyudin Damis

Runtuhnya pemerintahan sentralistik Orde Baru Tahun 1999 telah diikuti dengan terbongkarnya simpul-simpul represi yang mengekang kehidupan masyarakat Indonesia. Euforia publik pun muncul dalam berbagai bentuk ekspresi, hingga ke tingkat yang lebih ekstrim. Gejala disintegrasi bangsa segera menghantui dan fenomena kekerasan bernuansa SARA, serta disintegrasi sosial semakin nyata dari waktu ke waktu.

Pemerintahan di era Reformasi menyadari bahwa krisis tersebut harus menyertakan seluruh komponen bangsa. Pemberdayaan daerah adalah salah satu solusinya maka dikeluarkanlah UU tentang pemerintahan daerah yang kini menjadi UU.No.32.Thn.2004. UU ini pada hakekatnya hendak melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman budaya daerah. Atas dasar UU ini maka lahirlah pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sulawesi Utara pun tak luput dari penerapan UU ini. Kenyataannya, Provinsi Sulut telah melahirkan Provinsi Gorontalo dan beberapa daerah  kabupaten/kota. Sejumlah daerah kabupaten/kota yang baru di Sulut pun  dipimpin warga keturunan Cina. Fenomena ini telah melahirkan ketidak puasan pada sebagian pribumi. Kota Manado sebagai ibukota provinsi seharusnya tidak dipimpin oleh mereka. Cukup Kota Bitung, Kabupaten Sitaro (Siau, Tagulandang dan Biaro) dan Minahasa Tenggara (Mitra) saja. Seorang dari kelompok ini mengutarakannya dengan sedikit emosi kepada saya; Hey tamang… hele Manado ley dorang so mo pegang, so cukup jo di Sitaro, Bitung deng Mitra. Ini so mo bahaya for torang samua. Dorang so kuasai tu ekonomi, kong– tu politik deng pemerintahan ley dorang mo kuasai..? So butul tu pak Harto dulu, dorang so cukup jo di bidang ekonomi. (Hai teman…Manado pun akan berada dalam genggaman mereka, cukup saja  di Sitaro, Bitung dan Mitra. Ini akan berbahaya bagi kita semua. Mereka sudah menguasai bidang perekonomian, lalu di bidang politik dan pemerintahan juga akan mereka kuasai? Sudah betul pak Harto dulu mereka cukup diberi ruang dalam bidang ekonomi).

Sepintas, pernyataan tersebut adalah representasi dan bentuk ekspresi sebagian warga yang tidak puas melihat fenomena ini. Saya kira hal ini tidak bisa kita biarkan meluas karena bertentangan dengan UU dasar yang telah kita sepakati bersama. Hakekat UU. No.32 Thn 2004 juga menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Inilah salah satu maksud dan tujuan dari tulisan ini. Satu pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan, yaitu: Mengapa warga keturunan Cina tampak begitu ”mudah” menduduki jabatan kepala daerah dan wakil rakyat di Sulut? Menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat beberapa hal:

Pertama, budaya masyarakat Sulut sejak pra hingga pasca kemerdekaan sangat terbuka dengan masyarakat luar, baik pada pendatang antar provinsi maupun  warga keturunan Cina dan Arab. Fakta menunjukkan perkawinan campur antar suku bangsa dan warga keturunan pun terjadi hingga hari ini. Atas dasar perkawinan campur itu pun meluas ke relasi-relasi perdagangan, pembelian tanah, rumah, toko dan perkebunan.  Perkawinan-perkawinan campur terlaksana relatif mudah karena tidak lepas dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang Bolaang Mongondow (BO), orang Hulandalo (Hu), orang Sangir dan Talaud (Sa) dan orang Minahasa (Mi) yang ramah tamah, murah senyum, dan mudah bergaul terhadap siapa saja (sehingga berakronim Bohusami).

Kedua, sikap terbukanya warga pribumi Sulut, orang Minahasa dan  Sangir maka orang Cina dengan senang hati menggunakan marga Kansil,  Sondakh, Supit, Tjanggulung, Walandha, Bastian dsb. Hal ini harus dilihat sebagai adanya semangat asimilasi, atau semangat berintegrasi sosial yang kuat yang ingin mereka tunjukkan. Ingat, mantan Wakil Gubernur Sulut periode (1995-2000) Hi. Hassan Abbas Nusi adalah orang Gorontalo  keturunan Cina, kerabat terdekat memanggilnya dengan sapaan Pak Acan.

Ketiga. Perubahan politik nasional juga telah turut memberi andil  terjadinya perubahan sosial dan budaya masyarakat Sulut. Presiden RI yang ke 4, KH. Abdurrahman Wahid sangat getol membela kaum minoritas, terutama warga keturunan Tionghoa. Gus Dur sangat berani membongkar simpul-simpul represif sehingga atraksi kesenian Barongsai bisa dipergelarkan kembali di tanah air.

Keempat, banyaknya orang Cina yang memiliki uang dan harta kekayaan, plus SDM yang menunjang, kemudian berbarengan dengan sistem pemilihan umum secara langsung baik eksekutif maupun legislatif, yang  membutuhkan cost politics dan money politics maka dengan sendirinya mereka begitu ”mudah” menduduki jabatan-jabatan strategis.

Akhirnya, semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan warga keturunan Tionghoa ini diwujudkan secara nyata dalam menyejahterakan masyarakat secara cepat dan tepat, terutama di daerah-daerah kabupaten/kota yang mereka pimpin hingga hari ini. Warga pribumi yang tidak puas, cepat atau lambat akan memahaminya. Dengan sendirinya daerah ini akan bebas dari kecemburuan sosial atau bebas dari konflik horinsontal. Slogan Torang Samua Basudara pun nyata. Semoga….!!!

Artikel dipublikasikan di Tajuk Tamu Tribun Manado (Jumat,12/02/2010)

 





Prioritaskan Masa Depan Unsrat

18 05 2010

Oleh: Mahyudin Damis

SUKSESI rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober, kini cukup hangat diperbincangkan akademisi Unsrat saat ini. Proses suksesi rektor memang seharusnya dianggap moment penting, sehingga civitas akademika selaku penyelenggara diharapkan mampu menjadi contoh utama dalam mewujudkan cita-cita universitas sebagai pusat semua unggulan. Bagaimana menjadikan Unsrat sebagai pusat semua unggulan di Sulawesi Utara? Untuk menjawab pertanyaan penting ini, seyogyanya kita belajar dari sejarah dan humaniora karena mereka adalah guru yang akan membawa manusia (senat, rektor, dan dekan) kepada kearifan.
Sejak Universitas Sam Ratulangi ditetapkan menjadi universitas negeri dengan SK Presiden RI No. 227 tertanggal 14 September 1965, begitu banyak nilai-nilai (values) dan pelajaran yang bisa ditarik dari sejarah perjalanan Unsrat dan kehidupan para rektornya dari satu periode ke periode berikutnya. Sementara humaniora atau bidang ilmu tentang kemanusiaan dapat menjelaskan kepada kita, bagaimana para senat, rektor, dan dekan menghadapi perubahan dalam setiap bentuknya. Artinya, banyak hal yang bisa kita petik dari contoh-contoh pengalaman para pengambil keputusan di Unsrat masa lampau. Kita bisa memilih mana yang patut kita lakukan, dan mana pula yang patut kita tinggalkan. Dan, kita juga bisa melihat apa yang dilakukan para pemimpin di universitas-universitas terkemuka saat ini, serta bagaimana mereka berusaha melahirkan kampus masa depan.
Konteks Suksesi 2007
Pada pertengahan tahun ini media-media cetak lokal banyak memberitakan kondisi Unsrat belakangan ini. Isi beritanya cukup memprihatinkan masyarakat Sulawesi Utara, karena mahalnya biaya pendidikan, dan munculnya berbagai pungutan lainnya, serta upaya pihak rektorat menaikkan status Unsrat dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan/ BHMN. Paroh tahun ini pula suksesi rektor hampir setiap hari diberitakan. Yang diwacanakan para akademisi masih seputar Kepmendiknas 284/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas, kemudian tentang kekhawatiran molornya pengangkatan panitia pemilihan rektor, wacana tentang kesetaraan jender, rektor laiknya ‘’figur muda, berani, dan kritis’’, serta wacana tentang rektor bergelar sarjana strata S1, S2 dan S3, hingga berita tentang peta kekuatan masing-masing fakultas dengan menampilkan statistik senat Unsrat.
Bila kita cermati dari 10 calon rektor Unsrat saat ini (Manado Post, 10/08/2007), terdapat 5 calon bergelar doktor (S3) dan 5 calon bergelar magister (S2 plus S1). Kemudian, dari 10 calon tersebut terdapat 5 calon telah menjadi guru besar, dan 5 calon lainnya belum menjadi guru besar. Realitas sosial ini memperlihatkan kepada kita bahwa di Unsrat masih menempatkan calon rektor yang bergelar Profesor S1, (S2 belum Profesor), (S3 belum Profesor), dan Profesor S3.
Kemudian, terlepas dari akurat dan tidaknya hasil survei Dirjen Dikti tahun 2007, Unsrat ternyata tidak masuk dalam jajaran 50 Perguruan Tinggi Unggulan di Indonesia. Bahkan Universitas Tadulako (Untad) Palu yang usianya relatif jauh lebih muda dibandingkan dengan Unsrat justru telah masuk dalam jajaran universitas unggulan.
Antara Idealisme dan Realitas Sosial
Konteks suksesi 2007 di atas menunjukkan bahwa apa yang disuarakan para akademisi Unsrat menjadi bobot pemicu perbincangan. Aspirasi dari para akademisi saat ini dapat digolongkan atas 2 kategori, yaitu; Pertama: suara yang menginginkan rektor berikutnya harus Doktor, plus memiliki moralitas, dan kedua: Tidak harus doktor, tapi bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Secara ideal, sebuah perguruan tinggi atau sebuah universitas memang seharusnya dipimpin oleh; selain dosen yang telah memiliki gelar akademik tertinggi (Professor Doktor), dan juga harus memiliki moralitas yang tinggi. Sebab, rektor merupakan representasi dari institusi yang ia pimpin. Namun demikian, untuk konteks Unsrat saat ini, penulis kira Professor Doktor saja tak cukup jika figur tersebut tidak memiliki — memijam konsep Ary Ginanjar Agustian (2007), yaitu 7 prinsip nilai dasar hidup manusia, misalnya: 1. Jujur, 2. Tanggungjawab, 3. Visioner, 4. Disiplin, 5. Kerjasama, 6. Adil, dan 7. Peduli.
Sehubungan dengan Kepmendiknas 284 tahun 1999, aspirasi yang berkembang di Unsrat saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit pula akademisi yang menginginkan rektor baru tidak harus doktor, tapi bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini tampak dalam pernyataan mereka yang dipublikasikan; ‘’kurang lebih 10 tahun Unsrat telah dipimpin oleh rektor yang bergelar Professor Doktor, tapi tidak membawa perubahan yang signifikan’’. Apa makna di balik pernyataan tersebut bila dikaitkan dengan Kepmendiknas 284 tahun 1999? Mungkin hal ini dapat dimaknai bahwa pernyataan itu adalah sebuah contoh kasus yang memperlihatkan kekuataan Kepmendiknas 284 tahun 1999. Mungkin ketika aturan ini dibuat, si pembuat aturan dengan bijaksana harus mempertimbangkan pula realitas sosial perguruan tinggi secara nasional, bahwa tingkat keunggulan masing-masing perguruan tinggi di Indonesia tidaklah sama. Oleh sebab itu, calon rektor suatu perguruan tinggi di Indonesia tidak harus bergelar doktor.
Rektor, Jabatan Akademik
Tugas pokok senat yang dijabarkan dalam Statuta Unsrat jelas merupakan tugas-tugas yang sangat strategis sehingga bila dapat diimplementasikan dengan dilandasi 7 prinsip nilai dasar hidup manusia tadi, besar kemungkinan akan mampu membuat perubahan yang cukup signifikan di Unsrat, atau tidak lagi berada di bawah level unggulan Universitas Tadulako (Untad) Palu.
Rektor adalah jabatan akademik, bukan jabatan politik. Seharusnya, pola-pola pemilihan langsung yang merupakan penerapan dalam kehidupan politik tidak seenaknya diadopsi ke dalam lingkungan kampus. Penulis sangat setuju dengan mantan rektor UGM Yogyakarta, Prof. Sofian Effendi (2006) yang menyatakan, ‘’tidak pas menerapkan tata cara politik dalam organisasi akademis karena money politic akan bermain di dalamnya’’.
Civitas akademika dan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya tentu berharap lebih kepada senat universitas agar tak tergoda oleh kekinian saja. Apa yang sekarang sedang menjadi tren, tidak terbius olehnya, sehingga masa depan Unsrat sempat terpikirkan. Pilih figur yang benar-benar dibutuhkan Unsrat saat ini dan masa yang akan datang. Semoga Senat Unsrat diberi kearifan dan kebesaran jiwa dalam memilih rektor Unsrat yang baru, yang bisa menghantarkan Unsrat ke arah yang lebih baik dan lebih membanggakan …! Amin…#





Kritik Terhadap Falsafah “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah” di Gorontalo¨

18 05 2010

Oleh: Mayudin Damis

Pendahuluan

Keputusan Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven memasukkan daerah Gorontalo ke dalam salah satu wilayah dari 19 wilayah hukum adat di Indonesia adalah suatu keputusan yang bukannya tidak berdasar. Tentunya keputusan ini didasarkan atas penelitian beliau yang mendalam ketika “melihat atau membaca” fenomena sosial dan budaya orang Gorontalo pada akhir abad 19 atau awal abad ke 20 itu. Dengan dimasukkannya wilayah Gorontalo ke dalam kategori daerah yang mempunyai aturan, norma, nilai dan sistem hukum sendiri untuk mengatur warganya, berarti orang Gorontalo sebenarnya telah dinilai oleh orang asing sebagai suatu komunitas yang memiliki peradaban. Betapa tingginya nilai dari labelisasi Prof. van Vollenhoven tersebut jika adat-istiadat dilihat sebagai suatu pencerminan atau penjelmaan dari kepribadian suatu suku-bangsa (etnis).

Kategorisasi van Vollenhoven tersebut di atas, kini telah menjadi semacam prestise, dan sekaligus sebagai identitas masyarakat Gorontalo. Hal ini tentunya merupakan suatu penghargaan yang tak ternilai dan patut kiranya dilestarikan oleh orang Gorontalo sendiri selaku pendukung kebudayaan tersebut. Mengapa? Karena tidak sedikit suku-suku bangsa lainnya, yang juga menginginkan daerahnya masuk dalam salah satu wilayah hukum adat di Indonesia, namun hal itu tidaklah mereka peroleh. Keinginan setiap daerah untuk dimasukkan ke dalam salah satu wilayah hukum adat di Indonesia, tentu sangat beralasan karena perbedaan adat-istiadat dari masing-masing daerah merupakan ciri terpenting yang dapat memberikan suatu identitas kepada suku-bangsa yang bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perasaan identitas etnik dewasa ini memang terasa semakin penting. Perbedaan-perbedaan kultur pada setiap suku-bangsa di dunia saat ini memang tampak semakin ditonjolkan, padahal tahun-tahun sebelumnya (1950-an & 1960-an) ilmuan sosial umumnya beranggapan bahwa kesukubangsaan dan perasaan identitas etnik merupakan gejala tradisional, sehingga dengan demikian hanya menyangkut negara-negara berkembang saja.

Prof. Koentjaraningrat (1993), menyebutkan bahwa pada dekade 1950-an hingga 1960-an, para ahli ekonomi mempunyai anggapan bahwa sifat pragmatis dari kemajuan ekonomi akan mengakhiri masa yang mementingkan ideologi dan identitas etnik. Demikian pula halnya dengan pandangan dari para ahli ilmu politik, di mana mereka beranggapan bahwa dengan tercapainya kematangan politik dan demokrasi, masalah kesukubangsaan dalam negara-negara multietnik akan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, baik pandangan dari para ahli ilmu ekonomi maupun politik seperti yang telah disebutkan di atas, — sangat bertentangan dengan fakta meningkatnya konflik antarsukubangsa yang terjadi sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Dengan adanya fakta ironik bahwa berbagai pertentangan itu, tidak hanya terjadi pada negara-negara berkembang atau dalam negara yang dilanda krisis ekonomi, melainkan juga sama kuatnya menerobos ke negara-negara di dunia yang ekonominya sudah maju dan negara yang demokrasinya matang.

Perang etnik di Yugoslavia dan gerakan-gerakan perpecahan etnik sebagai contoh telah mengurangi kekuatan adikuasa Soviet yang dimulai ketika negara-negara itu mengalami krisis ekonomi yang parah. Tuntutan-tuntutan dari orang Irlandia, Skotlandia dan Wels untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dari Inggris, tuntutan orang Breton serta Korsika dari Perancis, tuntutan orang Kanada keturunan Perancis di Quebeq dari Kanada, atau pun konflik yang tak putus-putusnya antara orang Vlam dan Vallon di Belgia serta perjuangan kemerdekaan orang Basque dari Spanyol, tidaklah hanya didorong oleh ketidakpuasan ekonomi (lihat Esman, 1977). Di Indonesia dapat pula kita temui adanya fakta-fakta berupa tuntutan orang Aceh, orang Papua, orang Riau serta orang Talaud yang ingin memisahkan diri dari republik ini. Di negeri ini dapat pula kita temui tuntutan etnik tertentu kepada etnik lainnya untuk memisahkan diri dari provinsi induknya. Hal ini ditandai dengan munculnya provinsi-provinsi baru, seperti Provinsi Banten, Maluku Utara, Bangka Belitung, dan Gorontalo.

Berangkat dari fenomena kesukubangsaan yang berkaitan dengan tuntutan akan sebuah otonomi yang lebih luas, maka bagaimana dengan konteks daerah Gorontalo? Apakah ada hubungan korelasi antara identitas etnik Ke-Gorontalo-an dan terbentuknya Provinsi Gorontalo? Apakah dengan merasa “dinomor (kelas) duakan” di tengah-tengah hidup ber-Bohusami maka identitas ke-Gorontalo-an justru menjadi terhambat untuk dikenal oleh Pemerintah Pusat? Lalu, adakah faktor karena kurang dekatnya hubungan Pusat dan Daerah maka daerah Gorontalo kurang mendapat kesempatan secara proforsional untuk mengakses, baik di bidang politik maupun sosial ekonomi yang disebabkan karena dominannya etnik Minahasa di Sulawesi Utara? Untuk itu mari kita lihat.

Gorontalo yang tadinya sebagai sebuah daerah tingkat II di Sulawesi Utara, kini secara resmi menjadi provinsi tersendiri pada tanggal 5 Desember 2000, memisahkan diri dari provinsi induknya (Kompas, 5/12/2000). Keputusan ini dicapai setelah melalui perjuangan kolektif orang Gorontalo dalam suatu rangkaian peristiwa yang panjang, dan jauh sebelum gerakan pemisahan diri di daerah-daerah lain terjadi. Perubahan struktur kekuasaan di Indonesia sejak keruntuhan posisi Orde Baru telah menjadi kondisi yang kondusif bagi munculnya gerakan pemisahan diri tersebut.

Proses pemisahan diri itu diawali dengan dialog terbuka “Menuju Provinsi Gorontalo” yang digelar HMI Cabang Gorontalo bersama para pejuang provinsi di kota Gorontalo pada tanggal 1 Desember 19993. Dialog yang dilaksanakan oleh HMI ini menghadirkan pembicara dari tokoh-tokoh kalangan kampus STIKIP Gorontalo, Tokoh Pemuda, dan Pemerintah Daerah, serta dihadiri oleh 273 perwakilan kelompok sosial masyarakat yang terdiri dari; mahasiswa, DPRD Kota dan Kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM. Dari dialog terbuka itu tercetus dengan resmi, aspirasi pembentukan provinsi Gorontalo yang kemudian berhasil membentuk Formatur Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo/Tomini Raya (FP3GTR) yang anggotanya adalah para panelis dialog terbuka tersebut bersama HMI Cabang Gorontalo4.

Dialog terbuka ini kemudian melahirkan serangkaian pertemuan yang melibatkan berbagai unsur dan juga mendorong terbentuknya organisasi-organisasi yang mendukung dan membangkitkan kesadaran publik tentang perlunya otonomi bagi etnik Gorontalo. Gerakan semacam ini sesungguhnya telah muncul jauh sebelumnya yang secara konsisten memperlihatkan dorongan yang besar untuk melepaskan diri dari dominasi kelompok luar. Perjalanan sejarah perjuangan mereka menunjukkan begitu besar kesadarannya akan otonomi yang merupakan dambaan penduduk dan telah diupayakan untuk meraihnya sejak beberapa abad yang lalu. Hal ini tampak pada upaya kerajaan Gorontalo dan Limboto untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Ternate (1565-1677); perlawanan raja-raja di Gorontalo terhadap kompeni Belanda yang berlangsung 1681-1855 (lihat Haga, 1931); kemudian rakyat Gorontalo memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajah kolonial Belanda yang dikenal dengan Peristiwa 23 Januari 19425.

Berdasarkan pada gambaran tentang resistensi etnik Gorontalo yang bersifat historis terhadap dominasi struktur sosial dan politik lokal yang begitu keras dan berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang berkelanjutan, maka dapat diasumsikan bahwa sejumlah faktor telah menjadi penggerak dalam munculnya kesadaran tersebut. Salah satu fakta penting yang harus dikaji adalah keyakinan pada aqidah Islam dan pelaksanaan adat yang kental di kalangan masyarakat Gorontalo yang kemungkinan memiliki peranan penting.6 Pada spanduk-spanduk terpampang tulisan yang diambil dari Al-Qur’an, surat Arra’du ayat 11: “Sesungguhnya Allah tidak akan merobah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri”. Ayat ini dianggap telah memberikan motivasi pada orang Gorontalo untuk secara teguh memperjuangkan otonomi, dan bahkan dengan motto yang cukup jelas, yaitu DRASTIS (Damai, Rasional, Sejuk dan Etis) (Harian Gorontalo, 6/7/2000). Pentingnya Islam dapat pula dilihat dalam penggunaan falsafah yang sangat populer, “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah” (ABSSBK), dalam  kehidupan masyarakat Gorontalo, falsafah  ini konon kabarnya telah terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu, atau konon 150 tahun lebih awal dari masyarakat Minangkabau.

Pokok persoalan dari tulisan ini sebetulnya berangkat dari masalah penggunaan falsafah yang sangat populer tersebut. Mengapa ? Karena secara historis, para ilmuan sosial tahu bahwa masuknya Islam di Gorontalo sangat dipengaruhi oleh dua kerajaan di Kawasan Timur Nusantara, yaitu; kerajaan Ternate dan kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah mengapa kedua kerajaan tersebut hingga kini tidak pernah menggunakan atau mengeksplisitkan falsafah hidup tersebut dalam hidup ber-Islam sehari-hari, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Image tentang ketaatan orang Ternate dan orang Sulawesi Selatan terhadap ajaran agama Islam begitu kuat. Hal ini kurang lebih sama kuatnya dengan citra orang Gorontalo dalam menganut agama Islam. Lalu, mengapa justru tiba-tiba muncul ungkapan tersebut di Gorontalo? Sedangkan ungkapan tersebut sangat populer dalam kalangan orang Melayu, khususnya etnik Minagkabau, Sumatera Barat?

Menyeruaknya Ungkapan “ABS’ dan S’BK”

Sejak Samin Radjik Nur, SH memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum  di Universitas Hasanuddin Makassar tahun pada 1979, masyarakat Gorontalo seolah-olah telah mendapatkan sesuatu yang tak ternilai harganya karena beliau berhasil mempertahankan, dan meloloskan ungkapan atau falsafah hidup masyarakat adat Gorontalo, yaitu “Adat Bersendikan Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah”, melalui disertasinya yang berjudul “Beberapa Aspek Hukum Adat Tatanegara Kerajaan Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eato (1673-1679)”. Dalam disertasinya itu, Samin Nur menyebutkan bahwa falsafah hidup tersebut telah ada sejak jaman Kerajaan Gorontalo di bawah pemerintahan Eato pada abad ke-17. Bahkan falsafah hidup tersebut mulai diberlakukan ketika Eato mengumumkannya di hadapan rakyatnya.

Hasil penelitian untuk disertasi Samin Nur, tampaknya telah terlanjur mendapat respon positif, dan akhir-akhir ini seolah-olah telah tertambat dalam hati dan pikiran  kalangan “elit” di Provinsi Gorontalo. Mereka begitu akrab dengan ungkapan tersebut, baik ketika mereka menulis tentang daerah Gorontalo, memperbincangkan tentang adat Gorontalo dalam berbagai seminar, dialog interaktif di berbagai radio, maupun dalam rubrik opini di berbagai majalah, dan surat kabar. Namun demikian, eksistensi atas falsafah tersebut secara metodologis masih menyimpan beberapa pertanyaan serius yang harus dijawab secara ilmiah pula, misalnya; benarkah falsafah hidup ABSSBK telah ada sejak Eato memerintah pada tahun 1673-1679?, jika memang ada lalu apa bukti otentiknya? Benarkah Eato memang pernah mengumumkan falsafah tersebut di hadapan rakyatnya?; jika memang pernah terjadi, adakah bukti-bukti otentik yang tertulis tentang eksistensi atas falsafah tersebut? Beberapa pertanyaan di atas harus mendapatkan jawaban atau penjelasan yang masuk akal (logis), serta dapat dipertanggungjawabkan jika falsafah tersebut memang diakui sebagai milik asli orang Gorontalo.

Tujuan dari tulisan ini adalah, selain menempatkan suatu fakta pada tempatnya yang didasarkan atas kaidah-kaidah ilmiah, karena dengan menempatkan fakta-fakta sejarah secara benar berarti kita telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat secara proforsional di satu sisi, sementara di sisi lain, membiasakan para intelektual dalam bekerja untuk selalu berlaku jujur dan bijaksana. Bukankah, tujuan sejarah yang paling utama adalah untuk memelihara fakta-fakta silam agar tak terlupakan (Halphen, 1925). Namun, janganlah pula ilmu sejarah kemudian hanya akan menunjukkan tugasnya sebagai pelayan politik, ketika ia memperhitungkan tuntutan-tuntutan di mana politik membuatnya (Otto, 1943).

Tujuan lain dari tulisan ini tentu tidak mempersoalkan jika ada kontribusi yang telah diberikan oleh falsafah hidup tersebut dalam proses pembentukan Provinsi Gorontalo. Sebab sejarah telah mencatat bahwa fakta kehidupan orang Gorontalo yang memang kental dengan adat-istiadatnya yang bernafaskan Islam, sedikit atau banyak telah memberikan kontribusi dalam proses terbentuknya Provinsi Gorontalo.

Kelemahan-Kelemahan Metodologis Disertasi Samin Radjik Nur

Ada beberapa hal yang membuat saya skeptis atas falsafah ABSSBK yang dimuat dalam disertasi Samin Radjik Nur, SH bila dilihat dari segi metodogis. Pertama, melihat sumber-sumber data yang digunakan DR. Samin Nur dalam disertasinya itu — sebenarnya sangat kuat, karena selain dapat mengakses dan merujuk pada buku-buku tua, kronik-kronik, naskah-naskah tua yang tersimpan pada keluarga-keluarga tertentu di Gorontalo, dan juga menggunakan literatur yang membahas tentang Gorontalo, baik yang ada di perpustakaan Meseum Jakarta, maupun di Koninklijk Instituut voor Teal-, Land en Volkenkunde Leiden Nederland.

Kedua, Kekuatan literatur pendukung disertasi DR. Samin Nur terlihat pula ketika dia menggunakan buku-buku, dan laporan perjalanan yang ditulis oleh sarjana-sarjana Barat, seperti; Valentijn, Padtburgg, Rosenberg, Reinwardt, Haga, Riedel,  Bastians, dan lain sebagainya, di samping buku-buku yang ditulis oleh pengarang-pengarang lokal (Gorontalo) yang antara lain; M. Lipoeto, Kuno Kaluku, D. Kaloekoe, S. Berahim, dan Richart Tacco. Namun, sangat disayangkan bahwa literatur yang bagus-bagus itu tidak satu pun yang menginformasikan tentang adanya falsafah ABSSBK tersebut. Yang ada hanyalah bersumber dari beberapa informan seperti; J. Jasin, bekas Jogugu, Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado; B.T. Potale, bekas Jogugu, Ta Tilomombalito, dan H.U. Katili, pesiunan Kepala Daerah. Jika memang ada di antara berbagai sumber tertulis yang telah disebutkan tadi, maka sudah barang tentu pula DR. Samin Nur telah memanfaatkannya dengan baik.

Ketiga, informasi tentang terbentuknya Pohalaa Limboto-Gorontalo, atau Gorontalo-Limboto sangat jelas dikutip oleh DR. Samin Nur, dari Bastiaans, (1938:219). Padahal peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Sya’ban 1084 Hijriah, atau akhir November 1673, yaitu waktu yang hampir bersamaan dengan saat Eato berkuasa. Pertanyaannya adalah mengapa peristiwa serikat kerajaan Limbotto-Gorontalo, atau Gorontalo-Limbotto terbentuk dapat terdeteksi melalui tulisan-tulisan resmi semacam itu, sementara peristiwa yang tergolong amat sangat penting, yaitu diumumkannya falsafah ABSSBK oleh Eato kepada rakyatnya, tidak satupun tulisan resmi yang dapat diperoleh? Bukankah cerita atau sejarah yang diperlukan oleh masyarakat haruslah seakurat mungkin? Apalagi, kini di Provinsi Gorontalo telah bermunculan berbagai perguruan tinggi?

Keempat, dalam makalah/prasaran Samin Nur, SH sendiri yang berjudul “Peningkatan dan Penyeragaman Adat Istiadat Uduluwo Lou Limo Lo Pahalaa” Dalam Menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur”, yang dibacakan dalam seminar adat-istiadat daerah Gorontalo 18 s/d 21 September 1971 di Limboto, sama sekali tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda bahwa falsafah ABSSBK memang telah menjadi milik masyarakat adat Gorontalo. Dalam membicarakan tentang bagaimana untuk meningkatkan dan menyeragamkan adat-istiadat Uduluwo Lou Limo Lo Pahalaa” Dalam Menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur, sungguh sangat terasa aneh jika tidak dikaitkan dengan falsafah ABSSBK tersebut. Namun, sayang hal ini tidak disingung sama sekali oleh DR. Samin Rajik Nur. Bukankah falsafah tersebut konon telah diumumkan oleh tokoh pertama yang mendapatkan gelar pulanga (Eato), di daerah Gorontalo, dan kini telah menjadi tokoh legendaris di kalangan orang Gorontalo, dan seharusnya pengumuman Eato tersebut telah menjadi ingatan kolektif orang Gorontalo?

Fakta-fakta Sosial Yang Kurang Mendukung Akurasi ABSSBK

Untuk lebih jelas agar kita ketahui bahwa ungkapan ABSSBK adalah bukan milik asli orang Gorontalo, maka seminar adat-istiadat daerah Gorontalo yang diadakan pada tahun 1971 dapat dijadikan sbg acuan pemikiran dalam mengungkap persoalan ini.

Sebagian besar pemakalah dan bahkan tokoh-tokoh putra daerah dalam seminar adat-istiadat dan hukum adat Gorontalo yang pertama kali di adakan di Limboto pada tahun 1971, atas prakarsa Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, Kasmat Lahay BA, lagi-lagi di situ sama sekali mereka tidak pernah menyinggung dan bahkan memperbincangkan tentang keaslian falsafah hidup orang Gorontalo, yaitu; “Adat Bersendikan Syara’ Syara Bersendikan Kitabullah”. Baik, Kasmat Lahay selaku Bupati Gorontalo, S. Dalie BA, selaku Ketua DPRD GR Kabupaten Gorontalo, Taki Niode, selaku Walikota Kepala Daerah Kotamadya Gorontalo, Eddy Bakari, BA selaku Ketua DPRD-GR Kotamadya Gorontalo, Drs. Thahir A. Musa, selaku Dekan Koordinator IKIP Manado Cabang Gorontalo, dan Natzir A. Mooduto, baik selaku Kepala Dinas P & K Kabupaten Gorontalo, maupun ketua Panitia seminar, — dalam acara pembukaan maupun penutupan seminar, masing-masing dalam sambutannya sama sekali tidak pernah menyinggung perihal falsafah hidup orang Gorontalo tersebut. Padahal tema yg diperbincangkan adalah soal yg begitu urgen yaitu adat-istiadat orang Gorontalo yang berkenaan dgn nilai-nilai budaya lokal yang dapat diharapkan menjadi penggerak roda pembangunan. Pertanyaannya adalah mengapa para tokoh-tokoh yg telah saya sebutkan tadi tidak ada satupun yang menyinggung  tentang ABSSBK itu jika memang ungkapan/falsafah tersebut benar-benar asli milik org Gorontalo? Semestinya falsafah hidup tersebut telah membudaya, atau telah terekam dengan mantap dalam kepala masing-masing orang Gorontalo, apalagi mereka adalah para Pejabat Daerah.

Tokoh-tokoh selanjutnya yang membawa makalah dalam seminar akbar tersebut, misalnya; Dj. Buloto, selaku Bate-Bate Lou Limutu hanya membahas tentang “Pohutu”, khususnya Pohutu pada Hari-hari Besar Islam, yang seharusnya membahas tentang ABSSBK, namun tidak digubris sama sekali, kemudian, A.G. NauE, Kepala Binkab Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, yang hanya menegaskan bagaimana hubungan antara adat Gorontalo dan hukum Islam bisa terjalin, namun tidak menjelaskan bagaimana adat bisa bersendikan kitabullah. Sedangkan sejarawan lokal Gorontalo, Kuno Kaluku, yang membahas tentang sejarah adat-istiadat Daerah Gorontalo, baru tampak peranan Islam terhadap adat Gorontalo. Kaluku hanya menjelaskan bahwa masuknya Islam di Gorontalo merupakan suatu rakhmat Allah, sebab Islam-lah yang menyempurnakan adat Gorontalo, dimana sebelumnya berdasarkan atas ketentuan-ketentuan alam. Artinya, Kaluku menjelaskan bagaimana terjadinya sinkretisme, karena umumnya adat tua Gorontalo tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga ajaran baru (Islam) dengan mudah diterima masyarakat Gorontalo. Akan tetapi, Kaluku juga tidak berani menegaskan secara historis bahwa ABSSBK telah menjadi milik asli orang Gorontalo pada saat Eato mengundangkannya di hadapan rakyatnya. Dan, Ketidakberanian Kaluku untuk menegaskan hal tersebut, mungkin disebabkan karena, selain beliau sangat arif dan bijaksana, dan juga mungkin karena sangat memegang teguh akan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau kaidah-kaidah ilmiah.

Perspektif sejarah, kita dapat pula melihat bahwa masuknya Islam di Gorontalo, sebagai akibat dari pengaruh kerajaan Ternate dan kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Sementara kerajaan Ternate dan kerajaan Goa yang notabene adalah dua kerajaan besar yang memberi pengaruh agama Islam kepada kerajaan Gorontalo, sama sekali tidak mengeksplisitkan adatnya bersendikan kitabullah, meskipun di kedua kerajaan tersebut sangat kental dengan syariat-syariat Islam dalam kehidupan beragamanya sehari-hari.

Jika memang ABSSBK itu sudah membudaya sejak abad 17, yg notabene 150 tahun lebih awal dari masyarakat Minangkabau –menurut salah satu tulisan putra daerah Gorontalo yg pernah saya baca, maka mengapa seolah-olah falsafah tsb sepertinya tidak hidup (melekat) dalam benak para Elit, Ilmuan, dan Bate-bate (Pemangku Adat) di Gorontalo pada tahun 1970-an itu? yg seharusnya selalu didengungkan oleh mereka seperti yang dilakukan oleh para “elit” saat ini, di tahun 2002 ini?

‘Adat Bersedikan Syara’ & Syara’ Bersendikan “Ayat Kauniyah” (Alam)’

Berdasarkan literatur yang membahas tentang Gorontalo, khususnya yang ditulis oleh warga Gorontalo sendiri memperlihatkan bahwa adat Gorontalo memang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam. Bahkan seorang Kuno Kaluku pun menyebutkan bahwa dasar pokok dari adat Gorontalo adalah “budi”, di mana budi pun berdasarkan pada ketentuan alam. Sebab, alam itu semata-mata adalah budi, yang penuh rahmat Tuhan. Alam pada dasarnya adalah semata-mata memberi, dan tanpa mengharapkan imbalan dari mahluk apa saja. Contohnya, matahari memancarkan sinarnya bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk mahluk yang memerlukannya. Tanam-tanaman dapat menghasilkan buah bukanlah untuk matahari melainkan untuk mahluk hidup, khususnya mahluk manusia. Waktu siang digunakan manusia untuk bekerja, dan waktu malam digunakan untuk beristirahat. Dengan demikian, menurut Kuno Kaluku, adat Gorontalo yang berdasarkan ketentuan-ketentuan alam itu merupakan suatu rakhmat yang diperoleh Dotu-Moyang orang Gorontalo dari Tuhan Yang Maha Esa.

Literatur tentang Gorontalo juga mengungkapkan bahwa masyarakat Gorontalo pada masa pra-Islam adalah masyarakat pengabdi alam. Artinya, mereka mengkonsepsikan bahwa hanyalah alam yang tidak pernah menghianati pemiliknya. Demikian pula hanya dengan perjalanan matahari, bulan, dan bintang, — mereka tidak pernah mengalami perubahan sepanjang manusia hidup (lihat Daulima, 1999).

Ketersediaan alam juga begitu kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Hulantalo dibidang politik. Dungga (dalam Nur, 1979:197) menyebutkan bahwa benda-benda alam dengan segala sifatnya, misalnya (1), dupoto = angin, (2), tulu = api, (3), taluhu = air, dan (4), huta = tanah, –di mana keempat unsur alam ini merupakan dasar falsafah adat Gorontalo, khususnya dalam sistem pemerintahan adat. Hal ini tampak dalam tujai (sanjak) yang menggambarkan seorang pemimpin harus dapat menguasai keempat unsur alam tersebut. Pidato (tujai) pada waktu penobatan berbunyi sebagai berikut:

Huta- huta lo ito Eya Tanah adalah tanah kepunyaan Tuanku

Taluhu- taluhu ito Eya Air adalah air kepunyaan Tuanku

Dupoto- dupoto ito Eya Angin adalah angin kepunyaan Tuanku

Tulu- tulu lo ito Eya Api adalah api kepunyaan Tuanku

Tawu-tawu lo ito Eya Manusia adalah manusia kepunyaan Tuanku

Kemudian, karena pengaruh Eato, tujai ini ditambahkan: Baitunya dila peluli hilawo: Tetapi Tuanku tidak diperbolehkan menyalahgunakannya (dalam Haga, 1981:3-4). Penambahan dari pengaruh Eato tersebut di atas, para sarjana di Gorontalo menyebutnya sebagai unsur sifat manusia, yaitu; rasa (budi). Ini dimaksudkan agar pemimpin tidak berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan tugas-tugasnya (lihat; Nur, 1979).

Kedekatan orang Gorontalo pada alam telah lama diabadikan oleh Umar Djafar dalam syair lagunya yang berjudul; Hulandalo Lipuu yang bunyinya seperti berikut ini.

Hulandalo Lipuu Gorontalo negeriku

Pilotutu wao lau Negeri tempat kelahiranku

Dilata o li patau Yang tidak akan pernah kulapakan

Detunggu lo mate wau Sampai akhir hayatku

Tilongkabila hu idio Gunung Tilongkabila, gunungnya

Bone dutu laliyo Sungai Bone, sungainya

Limutu bulalio Danau Limboto, danaunya

Amani  nitau lio Aman negerinya

Lipuu Hulandalo Negeriku Gorontalo

Teto wau bilandalo Di situ aku dilahirkan

Wau ma lo mololo Aku sangat merindukannya

Mo’otala hulandalo Bila meninggalkan Gorontalo

Hulandalo matolau Gorontalo akan kutinggalkan

Lipuu ilotoli anguu Negeriku yang sangat kucintai

Dilata o li patau Yang tidak akan pernah kulapakan

Detunggu lo mate wau Sampai akhir hayatku

Syair lagu di atas menggambarkan betapa kecintaan orang Gorontalo terhadap alam di kampung halamannya yang subur dan aman. Lipuu menunjukkan suatu tempat dimana  gunung Tilongkabila, danau Limboto, dan sungai Bone bercokol. Meskipun letak gunung Tilongkabila, danau Limboto, dan sungai Bone sebenarnya dibatasi oleh wilayah-wilayah pemerintahan kota dan kabupaten, namun orang Gorontalo — dalam hal ini diwakili oleh Umar Djafar menganggap bahwa tempat ketiga unsur alam tersebut tetap satu jua adanya, yaitu di Gorontalo.

Bahan seminar HUT Kabupaten Gorontalo yang disusun oleh Tim Peneliti — berdasarkan SK. BKDH TK. II Gorontalo. No.201. tanggal 5 Juli 1993, juga  menyebutkan bahwa kultur masyarakat Limo Lo Pohalaa bersumber pada falsafah adat yang bersendikan pada ketentuan-ketentuan alam. Prinsip kehamonisan, kesalarasan dan keseimbangan dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat telah diajarkan oleh alam.

Hasil seminar adat pada tahun 1971 juga menandaskan bahwa falsafah hidup orang Gorontalo sebenarnya bersandarkan pada alam, karena dari alam dan sekitarnyalah nenek moyang orang Gorontalo menjadikannya sebagai tempat mencari dasar-dasar sendi hidup dan cara berfikirnya, sehingga berfikirnya orang Gorontalo tentang hukum, sejarah, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan tidak lain berfikir tentang alam (lihat Agiorno H. Dungga, 1971:9). Oleh karena cara berfikir tentang alam tidak bertentangan dengan ajaran Islam yg umumnya dianut orang Gorontalo, maka falsafah hidup tersebut disesuaikan, atau diintegrasikan ke dalam ajaran Islam. Dalam ilmu antropologi fenomana tersebut dikenal dengan istilah sinkretisasi. Oleh karena itu, mungkin ungkapan yang pas dan objektif menurut kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku untuk daerah adat “Limo Pahalaa” ini adalah “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Ayat Kauniyah”. Mengapa alam? sebab, alam juga termasuk ayat-ayat Allah bagi siapa yang mau berfikir (Ulil Albab). Wallahu a’lam bisawab. Semoga bermanfaat.

Daftar Bacaan

Ali, Fachry, dkk

1996    Gobel, Budaya dan Ekonomi: Tentang Wirausaha, Manajemen, dan Visi Industri Thayeb Mohammad Gobel. Jakarta: LP3ES.

Ali, Faried

1965             Sistem Administrasi Pemerintahan daerah Gorontalo Dalam Masa Hindia Belanda. Naskah ketik.

1974             Pengarauh Lembaga Adat Terhadap Perilaku Administrasi Pemerintahan Pada Masyarakat Kabupaten Gorontalo. Naskah Ketik.

Badjeber, Zein

1962,      Kepatriotan Rakyat Gorontalo Modal Kemerdekaan Indonesia Seluruhnya, Dwi Warna Dikibarkan tahun 1942. Pos Minggu Pagi 144 Th. 3,  28 Januari

Baga, A.I.

1968       Sekapur Sirih Tentang Kebudayaan daerah Gorontalo. Manuskrip tidak diterbitkan

Bastiaans, J

1938            Het verbond tusschen Limboto en Gorontalo. TBC. Dijk. Van. Soehardi (penerjemah).

1939            Batato’s in het oude Gorontalo in het verband met den Gorontaloleeschen Staatbouw. TBG deel 79.

Broersma, A

1931       Gorontalo een handelscentrum van Noord Celebes. TAG deel XLVIII.

Blau, Peter. M

1977,    Inequality and Heterogenity Primitive Theory of Social Structure. New York: Free Press.

Bradley, H.

1996,    Fractured Identities : Changing  Patterns of Inequality, Cambridge, Blackwell Publishers  Inc.

Bratakusuma, Deddy Supriady

1999,   Masa Depan Otonomi Daerah: Implikasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 Terhadap Pengembangan Daerah, Jurnal Otonomi 1 (1) : 35-76.

Bruner, Edward M.

1974   ‘The Expression of Ethnicity in Indonesia’, dalam Urban Ethnicity. Abner Cohen (ed.). London: Tavistock, Hal : 251-288.

1986,     “Experience and  Its Expressions”,  dalam Anthropology of Experience, Victor W. Turner & Edward M. Bruner (eds.), Chicago : University of Illionis  Press.

Budisantoso, S.

2000,  Bangkitnya Kembali Kesukubangsaan dalam Masyarakat Indonesia, dalam Jurnal Ketahanan Nasional V. (2): 47-56.

Castles, Lance

1982,  Birokrasi dan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: FIS-UI. Hal: 18-19.

Cohen, Abner

1971,    Custom and Confict in Urban Africa. Berkeley: University of California Press.

1979,  “Political Symbolism”, Annual Review of Anthropology, 8: 87-113.

Cohen, R.

1978,  “Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology”, Annual Review of Anthropology, 7: 379-404.

Crawford, Beverly & Ronnie D. Lipschutz

1998,    The Myth of “Ethnic Conflict”: Politics, Ekonomics, and “Cultural” Violence. Berkeley: University of California.

Dagmar, J. M

1978,    Aborigines and Poverty: A Study Interethnic Relations and Culture Conflict in Western Australian Town. Ph.D. Thesis. Nijmegen: Nijmegen University.

Damis, Mahyudin

1999,    Taptu-Hijrah di Kalangan Kaum Muda  Islam  Manado, Sulawesi Utara : Sebuah Interpretasi. Tesis  Magister, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Emerson, R.

1962,    From Empire to Nation: The Rise of the Assertion of Asian and African People. Boston, Beacon Press. Hal: 95.

Enloe, Cintya

1980, “Ethnicity Diversity : The Potential  For Conflict” dalam Diversity and  Development in Southeast Asia : The Coming Decade. G. Pauker, F. Golay, dkk. (peny.). New York : Mc Graw Hill Book Co. Hal: 137-182.

Eriksen, T.  Hylland

1993,   Ethnicity & Nationalisme : Anthropological Persfectives.

Daulima, Farha

1999    Sejarah Pemerintahan Kerajaan Gorontalo. Gorontalo: Sanggar Budaya “Dulohupa”.

1999      Lo Mongopanggola (Peredaran Bintang, Bulan, Hari, dan Jam Menurut para Tua-tua di Daerah Gorontalo). Gorontalo: Sanggar Budaya “Dulohupa”.

Djawatan Penerangan R.I Kotamadya Gorontalo.

1968      Asal usul Kota Gorontalo. Panitia Ulang Tahun Sewindu Kotamadya Gorontalo 20 Mei 1968.

Haga, B.J.

1924      Indonesische en Indische Democratie. Proefscrift Leiden. N.V. Handelsdrukkerij “Dester” Den Haag.

1931       De Lima Pahalaa (Gorontalo), volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek. TBG deel 71.

1981      Lima Pahalaa, Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo. Lampiran IV. Jakarta: Penerbit Djambatan dan Inkultra Foundation Inc.

Hoevell, G.W.W. van

1891       De Assistent-Residentie Gorontalo.

Husain, Sjarif

1968             Perang Panipi. Naskah ketik.

Iskandar, Andi

1974             Sawerigading a Comparison of the I Lagaligo of South Celebes with Folktales from Central Celebes South Celebes, Gorontalo and Malaysia, UNHAS: Ujung Pandang.

Jasssin. B. Dkk

tt.            Tjatatan Sedjarah Singkat Kerajaan Gorontalo Doeloewo Limo Lopohalaa. Manuskrip tidak diterbitkan.

Jassin, J.N.

1969      Hukum Pidana Adat di Gorontalo serta Latar Belakangnya. Gema Pengadilan Tinng Sulawesi Utara/Tengah, Manado No.5.

Joest, Wilhelm

1883             Das Holondalo. Glossar und Grammatische Skizze Ein Beitrag Zur keuntniss der sprachen von Celebes.

Kaloekoe, D

Sedjarah Penobatan Sultan jang Gagal. Manuskrip tidak diterbitkan.

Surat Kabar dan Majalah.

‘Konseptor Otonomi Daerah Mundur” Forum Keadilan, No. 40. 7 Januari 2001

“Otonomi:Makmur atau Terpuruk?“Suara Gorontalo, Edisi 4, Th I. Agt. 2000

“Etno-nasionalisme dan Disintegrasi”, Kompas, 22 November 2000

“ Puluhan Mahasiswa Inginkan Provinsi Gorontalo’ Kompas, 7 Desember 1999

‘Provinsi Gorontalo, Nurani Nani Wartabone’, Kompas, 8 Desember 2000

“Negara Lalailakan Perlindungan pada Kebudayaan Lokal”, Kompas, 24 Juli 2001

‘Provinsi Gorontalo Sudah Harga Mati”, Harian Gorontalo, 10 Juli 2000

’32 Tahun Gorontalo ‘Anak Tiri’, Harian Gorontalo,  20 Oktober 2000

‘Gorontalo Jumat 1942 Terulang’, Harian Gorontalo, 21 Oktober 2000

“Provinsi Gorontalo dan Isu Gubernurnya”, Harian Gorontalo, November 2000

‘Mendagri: Apakah Gorontalo Sudah Layak’, Harian Gorontalo,  26/10 2000

‘Mahyudin Damis: Provinsi Tegakkan Identitas’, Harian Gorontalo, 10/3  2001

‘Provinsi Gorontalo, Why Not’, Manado Post, 16-17 Januari 2000

‘Menata Harapan Provinsi Gorontalo ke Depan, Manado Post, 12 Desember 2000

‘Provinsi Gorontalo, ‘Warning’ Buat Sulut, Manado Post, 12 Maret 2001

‘Provinsi Gorontalo Murni Aspirasi Warga’ ManadoTelegraf, 18 Oktober 2000.


¨ ). Tulisan ini kupersembahkan kepada salah seorang guruku yang begitu saya hormati, yaitu Prof. Drs. Hi. Maulud Tumenggung Sis. Almarhum telah mengenalkan kepada saya tentang dasar-dasar ilmu Antropologi (S1) di Universitas Sam Ratulangie Manado. Dengan dasar-dasar ilmu antropologi yang pernah beliau ajarkan itu, maka kini saya mencoba menulis sebuah etnografi yang sifatnya kritis (etnografi kritis), dengan harapan agar fondasi ilmu antropologi yaitu etnografi itu sendiri — benar-benar dapat memiliki arti atau makna. Tulisan ini dibuat, saya menafsirkan tidak lain untuk membalas jasa-jasa beliau. Meskipun saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini, — tidaklah mungkin akan terbalaskan jasa-jasa beliau tersebut, namun bagi saya — dengan mempersembahkan sebuah karya ilmiah semacam ini merupakan tanda terima kasih yang pantas dan lagi pula baik bagi seorang murid terhadap gurunya.

* ) Penulis adalah Dosen tetap pada Fisip Unsrat Manado, Jurusan Antropologi, saat ini sedang menyelesaikan studi program doctor dalam bidang ilmu Politik di UGM Yogyakarta.

3 ) Sebelumnya, pada tanggal 23 Januari 1999, para mahasiswa Gorontalo, baik yang berasal dari perantauan maupun yang ada di daerah berkumpul dan berbicara tentang nasib daerah Gorontalo (Uduluwo Lo Ulimo LopohalaA) Saat itu Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) se-Indonesia mengelar musyawarah Besar di kota Gorontalo. Konon, ketika itu mereka begitu tersentuh dengan aspirasi seorang petani di Gorontalo yang di sampaikan kepada mereka, yaitu untuk membentuk provinsi Gorontalo. Petani itu mengutarakan keinginannya untuk melihat kemajuan Gorontalo yang mandiri dan sejahtera. Menurut si petani tersebut, satu-satunya jalan untuk menjadikan mimpinya sebagai kenyataan adalah membentuk Provinsi Gorontalo (Harian Gorontalo, 7/10/1999.

4 ) Saya sangat berterima kasih kepada Drs. Suhendro Boroma, pemeimpin redaksi harian Manado Post, terlebih lagi kepada Drs. Hamim Pou, pemimpin Redaksi Harian Gorontalo yang sudi menginstruksikan stafnya sdr El Nino yang telah bersusah payah mencari, dan meng-copy-kan data dan informasi tentang seputar poses terbentuknya provinsi Gorontalo. Sebab, tanpa bantuan mereka, tulisan ini tentu sulit diwujudkan seperti yang ada sekarang ini.

5 ) Suatu hal yang sangat penting dalam sejarah perjuangan rakyat Gorontalo adalah Peristiwa Merah-Putih atau lebih dikenal dengan nama Peristiwa 23 Januari 1942, di mana rakyat Gorontalo yang dipimpin oleh Nani Wartabone mengadakan rapat umum di kota Gorontalo untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, sekitar jam 10.00 pagi massa rakyat telah berkumpul di alun-alun. Dalam upacara tersebut dilakukan penaikan bendera Merah Putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Inspektur upacara, Nani Wartabone di hadapan massa rakyat mengucapkan pidato singkat dengan isi pokok sebagai berikut :“Pada hari ini tanggal 23 Januari 1942 kita bangsa Indonesia yang berada di sini, sudah merdeka bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, Pemerintah Belanda sudah diambil alih Pemerintah Nasional” (lihat Wartabone, 1968; Badjeber, 1962:45).

6 ) Fakta tentang keyakinan masyarakat Gorontalo terhadap aqidah Islam dan pelaksanaan adat yang kental ini dapat dijumpai dalam artikel Razak H Umar, Ketua HMI Cabang Gorontalo periode 2000-2001, yang berjudul “Propinsi Gorontalo dan Keberagaman yang Menyapa” (Harian Gorontalo, 9/10/2000).





Idul Adha dan Emansipatori Politik

18 05 2010

Oleh: Mahyudin Damis

Idul Adha atau Idul Qurban, kata para ulama adalah hari raya penghambaan. Umat manusia diperintahkan Tuhan untuk menyembelih hewan sebagai qurban, terutama mereka yang mampu wajib mempersembahkan hewan yang terbaik pada 10 Zulhijjah atau hari-hari tasyriq (11,12, dan 13 Zulhijjah). Hal ini dimaksudkan agar kaum duafa, atau orang yang sedang dalam “penderitaan” dapat menikmati rezeki dari orang-orang yang telah rela berqurban itu.

Dalam sejarah manusia, qurban adalah salah satu ibadah tertua. Qurban pertama dilakukan oleh putra Nabi Adam; Habil dan Qabil. Habil adalah tokoh pertama yang mempersembahkan qurban terbaik, sehingga Allah memberikannya ganjaran predikat “orang yang Taqwa”. Berbeda dengan saudaranya Qabil, Allah menolak qurbannya karena ia hanya mempersembahkan qurban yang buruk.

Perintah qurban yang kedua kepada Nabi Ibrahim tidak lagi sekedar menyembelih hewan atau mempersembahkan hasil kebun, tetapi perintah menyembelih Ismail, putra satu-satunya yang sangat disayanginya. Kesabaran dan kebesaran jiwa Ibrahim untuk berqurban disambut pula kesabaran dan kebesaran jiwa Ismail alaihimas-salam dengan mengucap;”Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Buah dari kesabaran dan kebesaran jiwa Ibrahim dan Ismail itu, Allah menggantikannya dengan seekor sembelihan yang bagus (Q.S.ash-Shaffat;102-107). Peristiwa bersejarah sepanjang masa ini memperlihatkan kepada kita bahwa kedua Nabi itu berhasil melaksanakan ujian berat dari Allah, dan Allah pula memberi balasan kepada mereka karena telah menghambakan dirinya.

Apa yang dapat ditangkap dari peristiwa qurban di atas jika kita hubungkan dengan kondisi bangsa kita saat ini? Cukupkah kita melestarikan qurban seperti yang dikerjakan Habil? Apakah setiap muslim Indonesia yang kebetulan mampu cukup menyembelih seekor hewan qurban langsung memberi dampak kehidupan yang lebih baik bagi si miskin atau sebagian besar masyarakat Indonesia yang sedang dalam kondisi menderita?

Emansipatori Politik

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas maka doktrin keagamaan perlu dimaknai kembali sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Doktrin agama sangat penting dikontekstualisasikan agar lebih menyentuh hajat hidup masyarakat luas. Sejalan dengan apa yang dikatakan Zuhairi Misrawi (2003) bahwa agama sejatinya didesak untuk memiliki perhatian terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal. Karenanya, agama mesti dipaksa beranjak dari masjid-masjid menuju ranah sosial, politik dan budaya, sehingga mampu memberi dorongan moral untuk keluar dari segala bentuk belenggu.

Bila kita sepakat bahwa keterpurukan bangsa Indonesia selama ini penyebab utamanya adalah korupsi, maka warga muslim yang berada dalam lembaga-lembaga terkorup seperti; partai politik, parlemen, kepolisian, bea cukai, peradilan, perpajakan, bidang registrasi, perizinan, dan sektor swasta (hasil survei Global Corruption Barometer 2005 dalam Kompas, 28/12/05) sudah saatnya memiliki visi dan misi keberagamaan yang membebaskan dan mencerahkan.

Bertolak dari fakta bahwa penduduk di negeri ini adalah mayoritas muslim, maka dapat dipastikan bahwa warga muslim Indonesia sendirilah yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam praktik kejahatan korupsi. Oleh karenanya, untuk keluar dari keterpurukan yang sedang dialami bangsa ini, maka umat Islam wajib memolopori pemberantasan korupsi yang sudah menjadi way of life ini. Spirit ibadah qurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail sangat relevan dipraktikkan oleh selain warga muslim yang ada dalam lembaga-lembaga terkorup itu, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya yang mungkin pula telah memberi andil dalam praktik korupsi.

Masyarakat Indonesia begitu penting mengambil manfaat dari makna ibadah qurban yang terdalam yaitu; memiliki kebesaran jiwa dan ketulusan hati. Bangsa kita yang sedang terpuruk ini sangat membutuhkan kehadiran Ibrahim-Ibrahin baru, dan Ismail-Ismail baru. Artinya, kini saatnya kita menghadirkan kemauan, keberanian dan ketulusan hati (political-will) dari semua pihak untuk “menyembelih” berbagai kepentingan, kemauan-kemauan, cita-cita, dan keinginan-keinginan atau niat (nawaytu) yang dapat menghambat jalannya pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebab jika kepentingan-kepentingan itu tetap dibiarkan bersemayam dalam diri kita, maka tindak kejahatan korupsi berjalan terus yang pada akhirnya akan melahirkan rasa ketidak-adilan, kesenjangan sosial, bencana gizi buruk, bencana kelaparan, pencurian kekayaan laut dan sumber daya alam lainnya, bencana banjir bandang, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan yang tak kunjung usai.

Doktrin Agama Membumi

Adalah benar kata para ulama bahwa kemunduran umat Islam di dunia selama ini lebih disebabkan karena umat Islam telah jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai pengikut agama yang mempunyai doktrin-doktrin simbolik, kita tidak hanya wajib menunaikannya secara literal dan tekstual (al-fahm al-harfy), namun harus dipraktikkan pula secara nyata akan makna yang terkandung di dalamnya.

Bahwa melaksanakan doktrin agama secara nyata dalam kehidupan sosial, wajah Islam yang sesungguhnya akan lebih tampak di permukaan, yaitu Islam sebagai rahmatan lil-alamin (rahmat bagi semesta alam). Akhirnya, idul adha dimaknai sebagai hari raya penghambaan, karena selain terjalinnya hubungan kedekatan dengan Ilahi, dan juga tumbuh dan mantapnya rasa solidaritas sosial. Yang dibutuhkan di sini adalah kebesaran jiwa dan ketulusan hati kita, sebagaimana yang telah dipraktikkan Ibrahim dan Ismail. Bisakah kita? Semoga.

Artikel ini dipublikasikan di Manado Post, 2001